YANGON - Sekitar 1.250 rumah dan bangunan milik Muslim Rohingnya hangus dibakar oleh kelompok garis keras Budha dalam 9 hari, dari 10 sampai 18 November 2016.
Badan Pemantau HAM (HRW) yang berbasis di New York, AS, Senin (21/11) merilis hasil rekaman satelit beresolusi tinggi atas desa-desa yang telah hancur dibakar kelompok Budha yang didukung militer.
Citra satelit berhasil menampilkan 820 struktur baru yang diidentifikasi hancur di lima desa
Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine,
Myanmar , tempat militer sedang menumpas lima kelompok pemberontak.
Pemantau HAM itu mendesak pemerintah
Myanmar mengundang PBB untuk membantu penyelidikan yang berimbang dan independen. “Gambar satelit baru-baru ini memperlihatkan kehancuran di desa-desa Rohingya yang jauh lebih besar dibandingkan pengakuan pemerintah,” kata Brad Adams, Direktur HRW untuk Asia, Senin (21/11).
Juru Bicara Presiden, Zaw Htay, pekan lalu menuduh HRW terlalu berlebihan merilis citra satelit yang menunjukkan 430 bangunan hancur di tiga desa. Dia menuduh media internasional salah melaporkan tentang situasi di Rakhine, tempat tentara sedang menumpas kelompok pemberontak yang menewaskan sembilan tentara.
Penyerang tak dikenal menyerang pos-pos penjagaan di desa Maungdaw, berbatasan Bangladesh bulan lalu. Pemerintah mengakui menggunakan helikopter untuk mendukung pasukan darat dalam operasi. Hal ini telah tersirat bahwa serangan itu dilakukan oleh simpatisan minoritas Rohingya, yang menghadapi diskriminasi intens, penindasan dan kekerasan di negara bagian Rakhine.
Mereka telah sering menjadi sasaran mayoritas Budha di Rakhine, yang melihat mereka sebagai imigran ilegal dan negara menyangkal kewarganegaraan mereka, meskipun telah tinggal di kawasan itu selama beberapa generasi. Lebih dari 100.000 warga Rohingya masih tinggal di kamp-kamp pengungsian setelah diusir dari rumah mereka menyusul bentrokan berdarah pada 2012.
HRW mengatakan citra satelit baru yang tercatat pada 10 November dan 17-18 November memperlihatkan 1.250 bangunan hancur. “Alih-alih menanggapi tuduhan seperti era junta militer, pemerintah seharusnya melihat fakta-fakta dan mengambil tindakan untuk melindungi semua orang di Burma, apa pun agama atau etnis mereka,” kata Adams.
Ko Ko Linn, seorang aktivis dari Organisasi Nasional Arakan Rohingya, mengatakan lebih dari 100 orang telah tewas dan sedikitnya 1.000 rumah di Maungdaw telah dibakar dan ratusan warga Muslim juga ditangkap. Klaim itu tidak mungkin untuk diverifikasi, seperti tuduhan pemerintah karena pembatasan akses terhadap wartawan dan pekerja bantuan.
Warga desa Rohingya mengatakan pemerintah secara sistematis mendorong umat Islam minoritas keluar dari desa mereka. Pada Jumat (18/11), PBB memperingatkan situasi terus memburuk di negara bagian Rakhine. Puluhan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di tengah operasi keamanan dan bantuan kemanusiaan telah ditunda serta warga sipil dilaporkan terjebak dalam aksi militer dan ada laporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Pemerintah menyalahkan para penyerang tak dikenal yang membakar rumah tetapi kelompok-kelompok hak asasi mengatakan tentara bertanggung jawab bagi mereka dan pelanggaran lainnya. “Setelah enam pekan kekerasan dengan hampir tidak ada bantuan mencapai puluhan ribu orang, pemerintah perlu bertindak tegas untuk membantu mereka,” kata Adams.
“Sebuah pemerintahan tidak seharusnya menyembunyikan masalah, tetapi memberikan akses ke wartawan dan peneliti hak asasi manusia,” tambahnya. Sedangkan satu delegasi internasional sempat diizinkan masuk ke Rakhine awal bulan ini, tetapi terbatas, kata Duta Besar PBB untuk Myanmar , Yanghee Lee.
Executive Direktor BHRN, Kyaw Win, Senin (21/11) memperlihatkan foto rumah warga muslim Rohingya yang dibakar kelompok garis keras Budha di Rakhine, Myanmar beberapa hari lalu.
