Tak Miliki Ijin Kerja Dan Ijin Tinggal, PAPUA ''Usir'' 174 Warga CHINA !

Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari,, mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dikerjakan terhadap 174 warga China.

Deportasi itu ditunaikan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua.

Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34 warga China yang bekerja di perusahaan semen itu dideportasi pihak Imigrasi karena pelanggaran visa.

" Cukup banyak yang udah kami deportasi. 34 orang diantaranya kami deportasi antara Januari hingga Maret 2016, " kata dia.

Dia menyebutkan upaya pengawasan selalu dilakukan secara teratur terhadap kesibukan di perusahaan itu. Deportasi juga akan kembali dilakukan, jika ada pekerja yang kedapatan menyalahi izin tinggalnya.

PT SDIC Papua Cement Indonesia merupakan satu-satu perusahaan Semen di Papua Barat. Keberadaanya diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah serta mengurangi angka pengangguran.

Kehadiran perusahaan ini melalui proses panjang serta kendala yang berliku-liku, di antaranya persoalan hak ulayat lahan yg memakan waktu cukup lama.

Saat pembangunan konstruksi mulai dilakukan, masalah pun kembali mengemuka yakni penyangkut penggunaan tenaga kerja asing pada pembangunan itu.

Pada 2015 terungkap, dari 400 lebih tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan itu serta hanya sekitar 40 lebih yang mengantongi dokumen ijin memakai tenaga kerja asing (IMTA).

Menyusul temuan itu, beberapa subkontraktor pelaksana pembangunan konstruksi pabrik semen ini, dengan cara bertahap ajukan permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ke Kementerian Tenaga Kerja serta Transmigrasi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Manokwari, Anthon Purnomo Hadi, saat itu mengatakan, TKA yang ditemukan tidak memiliki ijin baik ijin kerja maupun keterangan ijin tinggal sementara (KITAS).

Tidak Punyai Ijin Kerja & Ijin Tinggal, PAPUA " Usir " 174 Warga CHINA

Dalih Relawan, 6 WNA Asal China Berbuat Makar Di Aceh

Tim RAM UNION RESCUE dari China di Bandara SIM Aceh, Senin (12/12/2016). Foto: Ist

BANDA ACEH| BN-Indonesia benar-benar menjadi tempat yang nyaman bagi pendatang haram (ilegal) dari luar negeri, terutama dari Negeri Komunis China. Kondisi tersebut terpantau, Senin, 12 Desember 2016, pukul 10.18  WIB.

Mereka berkelompok dan saat berjalan seperti salah tingkah. Kondisi tersebut terpantau di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang,  Aceh Besar,  Aceh. Sebelum meninggalkan Aceh, mereka sempat beberapa hari di lokasi gempa Pidie Jaya, Aceh bergaya seperti relawan.

“Mereka telah dimonitor tempat pemberangkatan terkait keberangkatan penumpang Domestik Tim RAM UNION RESCUE  dari CHINA,” demikian informasi yang diperoleh dari internal bandara.

Menurut sumber itu, kelompok WNA asal China yang berjumlah 6 orang itu masuk dan bekerja tanpa izin dari Kementerian Luar Negeri RI dann BNPB.  Sebelumnya mereka telah lama di Aceh, dan berupaya pergi dari Banda Aceh tujuan Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air, jenis Boeng 737-9GP (ER), JT. 197, PK-LJO.

“Mereka ada 6 orang, sekilas kita pikir WNI turunan,” beber sumber itu.

Sumber tersebut juga membeberka  nama – nama WNA asal China yang berangkat dari Banda Aceh tujuan Kuala Namu, Medan. Mereka adalah Mr. Caihong Gan, Mr. Hailiang Sun, Mr. Bin Wang,Mr. Lijun Xu,Mr. Dang Zheng terakhir Mrs. Jianxia Xu.

Hingga berita ini dilansir, belum berhasil menghubungi pihak Kantor Imigrasi Banda Aceh. Seperti kejadian sebelumnya, biasanya setiap kali ditanyakan persoalan ada WNA menyalahi Visa, pihak Imigrasi selalu menutupi perihal tersebut kepada Pers dan bahkan mereka tak sungkam mengaku diluar pantauan mereka.

Terungkapnya Palsu Dicetak di China, Indikasi Dimanfaatkan Kemenangan Ahok dan Migrasi Warga RRC

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengakui, E-KTP palsu banyak dicetak di China dan Paris menjadi indikasi bisa dimanfaatkan untuk kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan migrasi warga negeri Tirai Bambu ke Indonesia. 

Demikian dikatakan pengamat politik Ahmad Baidhowi kepada suaranasional, Selasa (4/10). “Apalagi untuk menjadi pemilih di Pilkada DKI Jakarta hanya dengan E-KTP, dan siapa yang sudah siap dengan E-KTP termasuk yang palsu?” kata Baidhowi. 

Kata Baidhowi, adanya E-KTP palsu yang dicetak di China makin menguatkan kecurigaan akan adanya warga RRC yang ingin tinggal di Indonesia.

“Buruh dari China di Indonesia sudah ada, kalau warga China sudah dapat E-KTP maka Indonesia Indonesia akan dibanjiri warga China,” papar Baidhowi. 

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan, pasca duduk sebagai menteri, dirinya mendapat laporan dari koleganya bahwa banyak e-KTP yang dicetak di Paris dan China. 

“Persis sama termasuk hologramnya. “Jumlahnya jutaan. Ada oknum yang bermain, Mabes Polri sedang menyelidikinya dan kita tunggu saja hasilnya,” katanya beberapa waktu yang lalu. (sn)

RI optimis aturan bersama Laut China Selatan selesai dirumuskan 2017

Pemerintah Indonesia menyatakan siap jika Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan sudah selesai. Pernyataan ini dilontarkan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares.

"Kita (Indonesia) siap kalau selesai pada 2017, namun yang kita dengar bahwa CoC yang selesai tahun depan itu berupa framework atau kerangkanya," ujar Jose saat ditemui di Le Meridien Hotel, Jakarta, Kamis (29/9).

Sementara itu implementasi komunikasi darurat antara ASEAN dan China di Laut China Selatan sudah mulai berjalan. Jose mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu mekanisme yang baru.

"Kita sudah rapatkan di pilar internal. Kita juga sudah bertemu dan harus ada satu protap tingkat nasional," ucapnya.

"Jika ada satu masalah darurat di Laut China Selatan, kan kita komunikasi via telepon. Jika di nasional sudah solid, maka protap ini akan dibawa ke tingkat regional, sehingga semua negara anggota ASEAN lakukan dengan China," jelas Jose.

Tujuan hotline communication ini adalah untuk saling menghubungi apabila ada ketegangan. Hal ini mencegah terjadinya perang di Laut China Selatan.

Sementara itu, untuk protap nasional sudah didiskusikan bersama TNI, Polisi, Sekretaris Kabinet, Wapres dan berbagai otoritas dalam negeri.

Jose mengungkapkan, tahun depan Indonesia merencanakan pertemuan bersama dengan kelompok DoC dan membahas mengenai CoC.

"Kita memanfaatkan kesempatan ini untuk melempar protap yang kita punya dan membagikan ke teman-teman ASEAN lain," serunya.

Jose menuturkan, apabila negara ASEAN lain memiliki protap juga, maka hal itu bisa dipakai untuk saling melengkapi dengan tujuan mekanisme bisa terus berjalan.

Meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia bersama negara ASEAN lain berupaya untuk terus membuat kawasan tersebut tetap damai dan stabil melalui pernyataan bersama, salah satunya lewat komunikasi darurat ini. Komunikasi ini dipegang oleh Indonesia, tepatnya Kementerian Luar Negeri.