Edi Obama Ketua DPC Partai Demokrat Bireuen

BIREUEN - Edi Saputra (Edi Obama) terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bireuen. Edi terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang diselenggarakan serentak dengan 11 DPC PD lainnya, di Kantor DPD Partai Demokrat Aceh, Banda Aceh, Selasa (18/4/2017).

Direktur Obama Market ini terpilih sebagai ketua DPC PD Bireuen, setelah dua rivalnya, Zulfikar Jufri Alba dan Jasman Rani mengurungkan niatnya maju pada Muscab yang dihadiri Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo.
Turut hadir pada Muscab, Wakil Sekjen DPP-PD Teuku Riefky Harsya, anggota DPR-RI Muslim dan sejumlah fungsionaris Partai Demokrat lainnya.

Acara Muscab ini sendiri dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Ir. H. Nova Iriansyah Nurdin MT, yang merupakan Wakil Gubernur Aceh terpilih Untuk periode 2017-2022.

Menurut pria berkacamata yang memiliki wawasan dan pergaulan luas di berbagai kalangan itu mengatakan, awalnya Zulfikar Jufri Alba dan Jasman Rani sudah menyatakan tekad maju sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen. Namun, pada saat Muscab, keduanya batal mencalonkan diri.

"Benar, pak Zulfikar dan pak Jasman mengurungkan niatnya maju sebagai calon ketua saat Muscab. Alhamdulillah keduanya memberi dukungan kepada saya, dan saya siap bekerjasama untuk membesarkan partai," kata Edi Obama.

Politisi muda Bireuen ini menuturkan, dirinya tidak  dapat berbuat apa-apa tanpa dukungan dari rekan-rekan pengurus partai. "Saya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari kawan-kawan. Saya mengajak segenap pengurus dan kader Partai Demokrat Bireuen untuk sama-sama membesarkan partai, " ujar pengusaha muda itu merendah.

Dikarenakan partai butuh orang yang mampu membesarkan partai, maka mereka menilai pak Edi adalah orang yang tepat. “Apalagi beliau kontribusinya untuk partai sangat besar," kata Zulfikar yang diiyakan Jasman Rani.

Edi Obama yang juga Ketua PMI Bireuen, mengawali karier politiknya sebagai anggota Partai Demokrat Kabupaten Bireuen. Meskipun terbilang muda, tapi telah sukses mengukir prestasi. Lihat saja, walaupun baru bergabung dalam partai Demokrat, Edi sudah dipercaya menjadi Ketua Tim Pemenangan Internal Partai Demokrat Bireuen untuk memimpin rekan rekannya dalam memenangkan pasangan Irwandi -Nova pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Aceh 2017, Edi Obama yang juga Sekretaris Sekber Irwandi-Nova Kabupaten Bireuen, telah bekerja keras bersama rekan-rekannya memenangkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang diusung Partai Demokrat.

Ini membuktikan bahwa Edi Obama patut diperhitungkan dalam dunia perpolitikan, baik daerah, maupun nasional sekalipun.

Pengusaha muda yang baru-baru ini memperoleh penghargaan 'Sahabat PWI' dikarenakan hubungan baiknya dengan insan pers, juga mampu bekerjasama dengan tim dan rekan-rekannya dalam membesarkan partai.

“Dengan dipercayakannya saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bireuen, saya akan bekerja dengan baik dan akan selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan pengurus partai, baik tingkat DPC, DPD, dan DPP Partai Demokrat, serta masyarakat dalam mempersiapkan kader-kader terbaik partai,” ujar Pemilik Swalayan Obama Market Matang Glumpangdua ini.

Pengusaha muda ini juga berharap agar masyarakat dan pengurus partai dapat bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada dirinya, untuk membesarkan Partai Demokrat kearah yang lebih baik.

Tim Irwandi Centre Aceh Timur Ajak Masyarakat Bersatu

IDI - Ketua Tim Irwandi Centre Kabupaten Aceh Timur, Ismail Bin Amin alias Aki Rayeuk (50), mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh Timur untuk bersatu membangun Aceh lebih baik di masa akan datang, karena tahapan pilkada 2017 telah usai.“Kami seluruh Tim Irwandi–Nova Aceh Timur, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Aceh Timur yang telah memberi dukungan kepada Irwandi-Nova, sehingga beliau terpilih sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022,” kata Aki Rayeuk, Jumat (7/4/2017) malam.

Aki Rayeuk berharap, kepada masyarakat Aceh Timur untuk bersatu dalam membangun Aceh di bawah kepimpinan Irawandi–Nova dalam masa lima tahun yang akan datang.

Seperti yang beritakan melalui GoAceh hingga “Kita tidak meragukan lagi kepimpinan Irwandi sebagai Gubernur Aceh, selain beliau telah mempunyai pengalaman, beliau juga punya ide-ide cemerlang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Aki Rayeuk putra kelahiran Peureulak, Aceh Timur.

Katanya, usai pilkada Aceh dan ke depan masyarakat Aceh harus bersatupadu mendukung gubernur terpilih untuk membawa Aceh ke arah lebih dan maju, baik itu perekonomian rakyat, maupun pembangunan segala sektor.

“Karena tampa dukungan masyarakat, gubernur terpilih juga tidak dapat berbuat banyak untuk membangun Aceh lebih maju lagi. Untuk itu mari kita bersatu padu menuju Aceh yang taibatul warabbul ghafur,”demikian Aki Rayeuk.

Konflik Pilkada Jangan Hambat Pembangunan Bireuen

BIREUEN - Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh sangat merisaukan masyarakat. Karena sengketa itu dikhawatirkan akan turut berdampak pada realisasi anggaran dan pembangunan yang ujung-ujungnya merugikan publik.

"Kondisi ini membuat hati saya jadi galau. Apalagi jika kericuhan ini kemudian memicu emosi elit politik maka otomatis akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk realisasi anggaran," terang Edi Saputra, Bos dari Obama Market yang akrab disapa Edi Obama.

Hampir di seluruh Aceh, pemenang Pilkada tidak diterima oleh rival politik masing-masing. Namun menurut Edi, fakta itu bukan masalah besar seandainya tiap elit mampu meposisikan dirinya secara lebih arif dan bijak.

"Yang jadi masalah dan ditakutkan semua orang adalah terjadinya gejolak ala preman kampung. Gaduh sesama sendiri, orang Aceh lawan orang Aceh, siapa pun yang menang pada ujung-ujungnya yang kalah tetap orang Aceh," ujarnya, Senin (20/3/2017.

Obama sang bos Market ini menitikberatkan perhatiannya terhadap kebijakan dan realisasi anggaran agar tidak terhambat akibat konflik tersebut. "Jangan hanya gara-gara konflik Pilkada, anggaran pembangunan Aceh teronggok di kas daerah, dibiarkan beku sehingga menghambat pembangunan.

Jangan korbankan publik, rakyat Aceh butuh pembangunan," ujar putra salah seorang penggiat bisnis di Aceh asal Bireuen ini.

Kegaduhan politik yang terjadi selama ini disebut hanya sebagai urusan pergantian pejabat pemerintahan di Aceh. Oleh karenanya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.

"Untuk apa pemerintah kalau toh akhirnya membuat masyarakat sengsara?," kata Edi

Selain mengulas dampak yang timbul akibat tidak berjalannya anggaran, Edi juga menyorot kebijakan birokrasi yang telah secara sengaja membiarkan kondisi itu terjadi. "Banyak rekan-rekan sesama pebisnis bertanya kepada saya soal isu anggaran di pemerintahan Aceh agar jangan dipakai dulu.

Saya bilang itu salah. Kalau sekarang tidak digunakan, kapan lagi?
Sementara ini sudah hampir bulan April, sayangilah masyarakat kita," ucapnya. Untuk itu, Edi Obama mengingatkan para pemangku kebijakan agar berpikir jauh ke depan demi kemajuan daerah.

"Saya berharap seluruh aparatur pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing," tandasnya.(M. REZA)

Azhari Cagee Tantang Pengamat Potong Telunjuk

BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee , tampak berang dengan komentar sejumlah pengamat, yang menyebutkan rencana dirinya bersama politisi Partai Aceh (PA) lain ingin mundur dari parlemen hanya gertak sambal.

Minggu (19/3)Azhari Cagee mengatakan, ia menantang para pengamat untuk potong telunjuk dan membuat perjanjian di notaris.
"Kalau MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa pilkada ini, saya akan mundur. Ayo kita ke notaris, buat perjanjian, kalau saya tidak mundur saya siap dipotong telunjuk, kalau saya mundur telunjuk mereka dipotong. Mau? Ini saya tantang pengamat," kata Azhari Cagee saat menghubungi Serambinews.com dari Jakarta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Azhari Cagee adalah salah satu politisi Partai Aceh yang cukup getol menyuarakan keinginannya untuk mundur dari parlemen--jika MK tidak menggunakan UUPA dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh.
"Jadi, jangan bilang-bilang ini gertak sambal, saya serius dalam hal ini. Kita ingin UUPA ini diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," cetus Azhari. Ia juga meminta kepada semua pihak, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK saat ini.

Gugatan kata Azhari, adalah salah satu tahapan Pilkada Aceh. "Kalau MK tidak mengedepankan
UUPA dalam persoalan ini, ya kita protes. Tahapan pilkada berjalan dengan UUPA, kok waktu penyelesaiannya tidak lagi dengan UUPA," pungkas Azhari Cagee .

Polisi Serahkan Tersangka Coblos Ganda ke Jaksa

MEULABOH - Polres Aceh Barat, Kamis (2/3) menyerahkan Darwis (28) tersangka kasus dugaan pencoblosan ganda pada Pilkada 2017, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat. Penyerahan tersangka bersama barang bukti (BB) setelah kasus tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan setempat.

Tersangka dan BB diserahkan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Fitriadi diterima Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Aceh Barat Mawardi SH di kejaksaan setempat. “Penyerahan tersangka setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap,” kata Kapolres Aceh Barat, AKBP Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim kepada Serambi, kemarin.

Kasi Pidum Kejari Mawardi mengatakan, tersangka tersebut sudah diterima jaksa dan segera dilengkapi berkas untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh. “Akan kita limpahkan ke PN. Terhadap jadwal sidang kita tunggu penetapan jadwal dari pengadilan,” kata Mawardi.

Seperti diberitakan, Polres Aceh Barat resmi menahan Darwis, warga sebuah desa di Aceh Barat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mencoblos ganda saat Pilkada Bupati Aceh Barat dan Gubernur Aceh, 15 Februari lalu. Kasus ini awalnya diteruskan oleh Panwaslih Aceh Barat setelah sebelumnya dibahas dalam rapat penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Panwaslih karena ditemukan dugaan tindak pidana.

Sesuai DPT (daftar pemilih tetap) Darwis sudah mencoblos di Desa Babah Iseng Pante Ceureumen. Kemudian, dia mencoblos lagi di Desa Manggi Panton Reu.

Jika ditilik dari kasusnya, tersangka dijerat dengan Pasal 178 b Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Intinya, setiap orang yang saat pemunggutan suara dengan sengaja melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dipidana penjara paling singkat 36 bulan (3 tahun) dan paling lama 108 bulan (9 tahun) dan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak 108 juta.

Mualem-Irwandi Kini Bekerja Sama Membangun Aceh

Calon gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf (Mualem) berjabat tangan dalam sebuah pertemuan di sebuah rumah kawasan Gampong Pineung, Banda Aceh, Rabu (22/2). Mereka memutuskan sepakat untuk bersatu lagi.

BANDA ACEH - Dua calon gubernur (cagub) Aceh yang bersaing ketat dalam Pilkada 2017, Muzakir Manaf dan Irwandi Yusuf, akhirnya bersatu lagi. Keduanya sepakat menyerahkan sepenuhnya keputusan hasil Pilkada 2017 kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Hal itu disampaikan Mualem --sapaan Muzakir Manaf-- dan Irwandi Yusuf kepada beberapa wartawan dalam satu pertemuan khusus di sebuah rumah kawasan Kampung Pineung, Banda Aceh, Rabu (22/2). Pertemuan itu diakhiri dengan sesi wawancara dan makan siang bersama diselingi canda tawa.

Sesi wawancara berlangsung santai. Irwandi dan Mualem secara bergantian menjawab setiap pertanyaan wartawan. “Kita sudah sepakat bersatu lagi. Saya ingin seperti masa lalu, semuanya bersatu,” kata Irwandi Yusuf.

Bersatu yang ia maksudkan adalah bersatu dalam semangat yang sama untuk membangun Aceh, meski pun partai berbeda. “Aceh ke depan mesti bangkit, mesti hebat. Dana otsus tinggal sedikit lagi. Kita masih mampu membangun Aceh yang lebih baik,” tambah Irwandi.

Hal yang sama juga disampaikan Mualem. Mantan Panglima GAM ini mengatakan akan menghormati apa pun keputusan KIP Aceh. Persoalan kalah dan menang, kata dia, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. “Kita hormati apapun keputusan KIP. Apa yang diputuskan oleh mereka, kita tetap setuju,” ucap Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) ini.

Seperti diketahui, meski saat ini KIP Aceh belum memplenokan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Gubernur, tetapi berdasarkan suara sementara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Irwandi Yusuf unggul dalam perolehan suara.

Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak. Kekalahan Mualem yang diusung Partai Aceh selaku partai penguasa dengan basis massa para mantan kombatan, dikhawatirkan akan membuat suasana Aceh bergolak.

Namun kekhawatiran tersebut akhirnya pupus. Mualem dengan jiwa besar mengatakan siap memberikan dukungan jika memang Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai pemenang oleh KIP Aceh.

“Saya akan mendukung pemerintahan Irwandi, itu sudah pasti. Legislatif dan eksekutif harus kompak bersama. Hari ini kita berjumpa berbicara masa depan, menyamakan persepsi. Mari kita bersatu untuk bersama-sama membangun Aceh,” ujar Mualem.

Kesepakatan untuk bersatu ini juga akan disampaikannya kepada seluruh kader dan simpatisan di lapangan. “Kita komit dengan apapun yang diputuskan KIP nanti. Kalau ada apa-apa di lapangan, mari sama-sama kita redam. Saya akan semaksimal mungkin menyampaikan kepada mereka (kader dan simpatisan),” ucap Mualem.

Irwandi juga mengakui peran mantan kombatan di Aceh sangat besar. Selama ini, para mantan kombatan tersebut terbagi dalam dua faksi besar, yakni di Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh (PNA). “Apabila dua kekuatan ini bersatu untuk membangun Aceh, maka apalagi yang harus dikhawatirkan? Sekarang bisa kita katakan bahwa Aceh reopen to business (kembali terbuka untuk bisnis),” ucapnya.

Irwandi juga berjanji, setelah ia dilantik nanti sebagai gubernur, ia akan duduk bersama dengan para mantan calon gubernur untuk sharing pemikiran tentang membangun Aceh. Pernyataan Irwandi tersebut langsung ditanggapi oleh Mualem. “Insya Allah saya akan membantu Bang Wandi. Saya akan memberikan yang terbaik,” jawab Mualem.

Kasdam IM Sarankan Waktu Rekap Suara Diperpendek

* Terlalu Lama, Rawan Manipulasi

BANDA ACEH - Kasdam Iskandar Muda, Brigjen Achmad Daniel Chardin menilai, waktu tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sekarang ini, yakni sembilan hari lamanya baru sampai ke provinsi, terlalu panjang dan sangat rawan dimanipulasi pihak-pihak tertentu.

“Dengan kemajuan teknologi informasi (IT) yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini, harusnya waktu penghitungan suara dari TPS ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke KPU Pusat, bisa lebih dipersingkat lagi,” kata Achmad Daniel pada acara jaring pendapat antara Tim Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dengan Anggota Muspida Aceh, KIP, Bawaslu, Panwaslih, dan instansi terkait lainnya di Ruang Pertemuan Potensi Daerah Lantai II Kantor Gubernur Aceh, Senin (20/2).

Daniel mencontohkan waktu penghitungan suara pilkada serentak yang sedang berlangsung di Aceh dan enam provinsi lainnya. Di tempat pemungutan suara (TPS) 1 hari, dari TPS ke kecamatan tiga hari, dari kecamatan ke kabupaten/kota tiga hari, dan dari kabupaten/kota ke provinsi tiga hari. Jadi, total waktu penghitungan suara pemilih dari TPS sampai ke KIP provinsi menghabiskan waktu 9-10 hari.

Padahal, kata Daniel, jika setelah penghitungan dari TPS-TPS di desa datanya langsung dikirim ke KPU/KIP kabupaten/kota dan KPU/KIP provinsi, maka pada hari kedua atau ketiga, masyarakat sudah tahu pasangan calon bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur mana yang terpilih.

Sekarang ini, untuk mengetahui pasangan bupati/wali kota yang terpilih, kata Daniel, masyarakat butuh waktu enam hari dan untuk gubernur/wakil gubernur waktunya sampai 10 hari.

Waktu tunggu itu, menurut Daniel, masih panjang dan sangat rawan untuk terjadi konflik dan manipulasi data. Kecuali itu, biaya pengamanannya jadi besar. Aparat keamanan yang seharusnya tiga hari setelah pemungutan suara sudah bisa ditarik dari lokasi TPS-TPS di desa dan PPK kecamatan.

Karena tahapan waktu penghitungan dan rekapitulasi totalnya dari TPS sampai ke kabupaten/kota dan provinsi sampai sepuluh hari, aparat kepolisian dan TNI yang di-BKO-kan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemilih di desa-Desa, belum bisa ditarik ke baraknya masing-masing.

Untuk itu, kata Daniel, dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu 2019, waktu penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu bisa dipersingkat, supaya aparat keamanan yang bertugas di TPS-TPS di desa-desa, bisa secepatnya ditarik, sehingga anggaran biaya pengamanan pimilu legislatif, pilpres dan pilkada yang harus dikeluarkan pusat dan pemda jadi lebih efisien lagi.

“Belajar dari pemilu Presiden Amerika Serikat, dalam waktu dua hari rakyatnya sudah bisa mengetahui presidennya yang baru, yakni Donald Trump,” tutur Daniel.

Menanggapi pertanyaan Tim Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, H Yandri Susanto SPt dan rombongan tentang kondisi keamanan di Aceh selama pelaksanaan pilkada serentak 2017 mengatakan, aman-aman saja. Kondisi yang terjadi di lapangan, sangat bertolak belakang dengan kondisi yang diperkiraan Bawaslu Pusat sebelumnya.

Pihak Bawaslu menyatakan, Pilkada Aceh masuk dalam kategori rawan gangguan kemanan dan konflik, setelah Papua. Tapi fakta yang terjadi tidak seperti itu. Kegaduhan politik dan gesekan antarpasangan calon bupati/wali kota dan gubernur, tetap terjadi di lapangan, tapi bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam tidak sampai ke pengadilan. Pilkada Aceh tahun 2017, sangat berbeda sekali dengan suasana Pilkada 2012. Sekaranagan ini, kondisinya cukup aman dan damai.

Sementara itu, Pakar Hukum dari Unsyiah, Prof Husni Djalil yang hadir dalam pertemuan itu menyaranakan kepada Tim Pansus Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang baru dari DPR RI, dalam pembahasan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang baru ini, perlu juga diperhatikan isi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Maksudnya, jangan karena keasyikan menyusun materi pemilu yang berlaku umum, sehingga terlupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan seperti Aceh. Tujuannya, agar RUU Penyelenggara Pemilu yang baru nanti tidak membuat UUPA jadi “mati suri”, seperti yang terjadi sekaranag ini. Salah satu contohnya, dalam UUPA, konflik pemilu diselesaikan ke Makamah Agung, tapi karena UU Pilkada yang baru diselesaikan ke Makamah Konstitusi, sehingga konflik Pilkada di Aceh pun harus bermuara ke MK juga.

Acara jaring pendapat Tim Pansus RUU Penyelenggara Pemilu DPR RI itu dipimpin Sekda Aceh Dermawan bersama Ketua Rombongan H Yandri Susanto SPt.

Pada acara ini, Kasdam IM, Brigjen TNI Achmad Daniel, dari Polda Aceh, pengadilan tinggi, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, Ketua Bawaslu Aceh, Askalani Panwaslih Aceh, Samsul Bahri, staf ahli Gubernur bidang Pemerintahan dan Politik, Dr M Jafar M Hum SH dan lainnya, turut memberikan masukan. Terutama terkait dengan masalah kekhususan Aceh yang terdapat dalam UUPA.

Tim Pemerintah Aceh yang hadir meminta Tim Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dari DPR RI agar dalam penyusunan RUU pemilu yang baru juga memperhatikan isi UUPA, jangan sampai mati suri.