Penulis BANDA ACEH - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Karimun Usman, mengatakan Aceh sangat membutuhkan penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk pengamanan Pilkada Aceh yang berlangsung serentak di 20 kabupaten kota plus provinsi.
Ini semata untuk menjaga keamanan rakyat Aceh jelang pilkada yang berlangsung pada 15 Februari 2017.
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, yang mengatakan tidak perlu penambahan pasukan BKO untuk Aceh karena keamanan Aceh masih bisa terkendali.
"Kita ada polisi, BIN, TNI, mereka lebih tahu (tentang keamanan Aceh jelang Pilkada). Aceh dan Papua sangat perlu BKO. Ini untuk keamanan kita semua. Jangan nanti kejadian pilkada 2012 terulang lagi. Kalau kita ke luar malam distop, kalau tidak disembelih ya hampir disembelih," kata Karimun pada acara penyerahan SK untuk 17 calon bupati usungan dan dukungan PDIP di kantor partai tersebut di kawasan Lhueng Bata, Banda Aceh, Sabtu (17/9/2016).
Menurutnya, pernyataan Ketua DPRA tersebut sangat tidak mendasar dan terkesan hanya mengedepankan kepentingannya saja.
"Aceh ini perlu diamankan supaya Aceh tidak didegradasi pemilu ini," ujarnya lagi.
Ia menegaskan sangat mendukung jika adanya pasukan BKO keamanan pilkada Aceh. Menurutnya, perlu atau tidak penambahan pasukan pengamanan pilkada itu hak dari pihak kepolisian.
"Saya mendukung jika ada BKO dari polisi, karena itu hak mereka untuk mengamanakan. Sebab Aceh dan Papua dalam pemantauan pusat," ungkap politisi partai berlambang benteng moncong putih ini.
EmoticonEmoticon