MUALEM Pengiriman BKO Hanya Akan Membawa Trauma Masyarakat

BANDA ACEH - Rencana penambahan 1.900 pasukan bawah kendali operasi (BKO) untuk mengamankan pilkada Aceh ditanggapi oleh empat bakal calon (balon) gubernur Aceh. Salah satu balon gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang sebelumnya menolak adanya penambahan pasukan BKO tidak mempersoalkan lagi, asalkan tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat Aceh.“Kalau sudah perintah, silakan. Tapi yang intinya, Aceh sudah kondusif. Untuk kita garisbawahi bahwa Aceh sudah kondusif. Tidak perlu dikirim pun, Aceh tidak terjadi lagi kekerasan dalam pilkada,” kata Mualem, panggilan akrab Muzakir Manaf di sela-sela pemeriksan kesehatan di RSUZA Banda Aceh, Sabtu (24/9).
Meski menyatakan tak masalah, namun Mualem meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian supaya pasukan BKO yang dikirim ke Aceh tidak menggunakan senjata pada saat melakukan pengamanan pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017.Menurutnya, dengan kehadiran pasukan bersenjata lengkap ke arena pencoblosan akan menimbulkan trauma bagi masyarakat Aceh, terutama di daerah pedalaman.
Hal ini disampaikan, katanya, agar tidak ada kesenjangan di lapangan. “Tapi kalau pun BKO dikirim ke mari (Aceh), kita harapkan menggunakan tongkat jangan menggunakan senjata, karena senjata akan membuat trauma masyarakat yang ingin mencoblos pada hari H. Ini yang kita khawatirkan. (Saya berharap) dalam penjagaan jangan membawa senjata lengkap, tapi bawa kayu itu saja,” ujarnya.
Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang berpotensi konflik jelang pelaksanaan pilkada serentak 2017. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka ia akan mengirim pasukan BKO untuk melakukan pengamanan Pilkada Aceh.
“Di Aceh, cukup banyak pasangan calon. Daerah itu adalah daerah konflik, potensi konfliknya pasti besar, kita akan beri pengamanan ekstra di sana (Aceh),” kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9).
Pernyataan itu dibenarkan Kapolda Aceh Brigjen Pol Rio Septianda Djambak. “Kalau melihat situasi ke belakang, memang begitu (konflik),” kata Rio.
Namun, lanjut Kapolda Aceh, situasi di Aceh saat ini relatif aman. Kendati demikian, guna memuluskan pelaksanaan Pilkada Aceh pada 15 Februari 2017, pihaknya berencana meminta bantuan tambahan 1.900 anggota polisi. “Atas persetujuan Bapak Kapolri, kami berencana meminta tambahan kekuatan sebanyak 1.900 personel,” katanya.
Pihaknya memperkirakan selambat-lambatnya pada Januari 2017, personel Polri tersebut tiba di Aceh. Menurutnya, kekuatan tambahan tersebut nantinya akan disebar untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak di 20 kabupaten/kota di Aceh. Rio pun akan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memastikan keamanan rangkaian pilkada di Aceh.
Tapi sebelumnya, rencana tersebut mendapat penolakan dari Mualem yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh dan Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh. Penolakan serupa juga dilontarkan oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin. Keduanya sama-sama yakin Pilkada Aceh 2017 akan berjalan damai dan aman, di bawah kawalan pasukan organik yang dimiliki Polda Aceh saat ini, dibantu TNI.
“Saya lihat pilkada ke depan akan lebih aman dan damai, saat ini Aceh pun aman, jadi tak perlu tambah pasukan. Untuk apa tambah pasukan, yang ada merepotkan saja, tidak perlu saya rasa, kecuali ada hal yang kurang nyaman terjadi, nah itu sah-sah saja,” kata Mualem yang diwawancarai  di Banda Aceh, Sabtu, 17 September 2016.
Di lokasi yang sama, balon gubernur Aceh lainnya, Tarmizi A Karim seusai pemeriksaan kesehatan, kemarin, kepada  mengatakan penambahan pasukan BKO jelang pilkada memang selalu dilakukan pada setiap dearah yang menggelar pilkada. Menurutnya, itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga kondisi tetap kondusif.
“Di mana-mana pilkada bukan hanya di Aceh, (penambahan BKO) ini menjadi tugas pemerintah dan sudah pasti pemerintah berpikir agar terjadi keadaan yang kondusif. Semua orang berpikir kita mau pilkada yang kondusif dan berlangsung aman. Apalagi kami calon, keamanan itu sudah barang tentu sangat didambakan oleh semua elemen,” katanya.
Dengan adanya pasukan BKO, ia berharap pelaksanaan Pilkada Aceh dapat berlangsung jujur, adil, dan aman. Sehingga, rakyat bisa memberikan pilihannya sesuai dengan hati nurani, tanpa ada intimidasi. Begitupun, ia menilai kondisi Aceh saat ini sangat aman tanpa ada kegaduhan dan kekerasan selama berlangsungnya tahapan pilkada.
“Suasana ukhuwah yang seperti ini yang perlu dipelihara dengan bagus. Makanya semua calon harus berusaha agar kita bisa menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Yang terpenting dalam berpolitik, bukan siapa yang paling pintar berpolitik tapi siapa yang paling termasyhur dalam berpolitik,” pungkasnya.
Tanggapan soal penambahan pasukan bawah kendali operasi (BKO) untuk mengamankan Pilkada Aceh juga disampaikan balon gubernur Irwandi Yusuf yang diusung Partai Demokrat, PNA, PDA, PKB, dan PDIP.
“Yang tahu situasi Kapolri atau Polri, yang tahu kekuatan Polri, yang tahu berapa jumlah yang tepat juga Polri. Kalau memang kebutuhannya demikian, ya oke-oke saja,” kata Irwandi yang diwawancarai  di Gedung RSUZA lama, seusai menjalani pemeriksaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Irwandi berharap, Pilkada Aceh 2017 bisa berjalan aman, damai, dan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Ditanya apakah benar Pilkada 2017 rawan konflik--sebagaimana disebutkan Kapolri--Irwandi tak mau memprediski yang jelek-jelek. Dia juga berharap Pilkada 2017 jangan terulang seperti 2012. “Pilkada yang halal, pilkada yang tidak ada pembunuhan, penculikan, intimidasi, nggak ada teror, terus nggak ada kecurangan, nggak ada kongkalikong, tidak memfitnah,” sebutnya.
Kalau pilkada berjalan aman, menurut Irwandi itu belum tentu halal, jika aman tapi terjadi kecurangan dan didiamkan, menurut mantan gubernur Aceh, itu memang pilkada yang aman, tapi tidak halal. “Kita menginginkan pilkada yang halal, kalau bercermin ke 2012, yang terjadi intimidasi dan kekerasan. Sebenarnya Pilkada 2012 pun nggak perlu ada itu, apalagi ke depan nanti,” pungkas Irwandi Yusuf.
Cagub lainnya, Zakaria Saman atau Apa Karya, yang selama ini ngotot meminta tambah pasukan BKO ke Aceh, menyambut baik rencana Kapolri menambah pasukan untuk mengamankan Pilkada Aceh.
Menurut Apa Karya, rencana pengiriman pasukan tambahan ke Aceh sesuai dengan permintaan dirinya yang pernah disampaikan langsung ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Hai nyan lon lakee bak Pak JK, lagee tapeugah bak Pak JK uronyan, neukirem pasukan sibuleun sigolom pilkada dan limong blah uroe lheuh pilkada tarek (Itu kan saya yang minta ke Pak JK, seperti kita sampaikan kepada Pak JK hari itu, kirim pasukan sebulan sebelum pilkada dan 15 hari setelah pilkada langsung ditarik),” jelas Apa Karya saat diwawancarai  sekira pukul 18.20 WIB, usai pemeriksaan kesehatan di RSUZA.
Apa Karya menilai langkah tersebut sangat tepat dan strategi preventif yang sepatutnya memang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi Apa Karya menegaskan, pasukan BKO yang dikirim ke Aceh jelang pilkada nanti jangan seterunnya di-stanby-kan di Aceh. “Nyan untuk peu aman Aceh, dua goe, dua ribee tujoh blah sigoe, dua ribee sikureung blah sigoe. Aleuhnyan hana peu kirem le, ureung Aceh ka meuphom (Itu untuk amankan Aceh, dua kali, sekali tahun 2017 dan sekali lagi 2019. Setelah itu nggak usah kirim lagi, orang Aceh sudah paham),” ujarnya.
Kepada masyarakat Aceh, Apa Karya minta tidak terprovokasi dengan isu-isu murahan. Ia meminta masyarakat Aceh tidak takut dengan dikirimnya pasukan BKO ke Aceh. “Bek teumakot keu BKO nyan, BKO nyan kon jak poh ureung, awaknya dijak peu aman bek sampe dibleb-blop pilkada kali nyoe (Jangan takut sama BKO. BKO itu bukan mau bunuh orang, mereka mau mengamankan, jangan sampai pilkada nanti gaduh),” demikian Apa Karya.