Penulis Jakarta - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 telah berlangsung pada 15 Februari lalu. Seluruh warga DKI telah memberikan pilhannya.
Namun penyelenggaraan Pilgub DKI menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilgub DKI harus memegang prinsip jujur dan adil. Dia mengingatkan bahwa memberikan pilihan adalah hak dasar masyarakat.
"Ini hak dasar warga untuk memberikan pilihan. Tidak boleh dihalang-halangi, juga harus dilakukan dengan prinsip jujur dan adil," ujarnya di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Minggu (19/2/2017).
Pasangan calon nomor urut 2 ini juga mengungkapkan bahwa pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) paling banyak terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu dia meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menindak lanjuti pelanggaran tersebut dan melalukan berbagai perbaikan.
"Makanya kan kemarin itu banyak sekali pelanggaran terutama di Pilgub DKI Jakarta, maka Bawaslu untuk segera menindak lanjuti dan KPU untuk menyempurnakan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi, saya minta itu aja," katanya.
Selain itu, Djarot juga menyebut bahwa akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS. Dia tidak merinci mengenai kedua TPS tersebut, namun dia menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu haruslah berprinsip jujur dan adil.
"Minggu ini ada PSU di dua TPS kalau ga salah, karena ditemukan banyak kejanggalan banyak pelanggaran. Saya minta betul kepada seluruh penyelenggara Pemilu mulai dari KPU sampai dengan KPPS untuk memegang prinsip-prinsip jujur, adil dan memberikan hak konstitusi kepada warga yang mempunyai hak pilih, itu aja," tutupnya.
EmoticonEmoticon